Kejari Karo Prioritas Tangani Kasus Dugaan Tipikor Pembuatan Profil dan Website Desa 

KARO - Sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Karo yang sementara ditangani, bahkan sedang dibidik dan ada juga berkasnya telah sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, sebentar lagi akan 'Dieksekusi'.

Seperti halnya dengan dugaan korupsi pembuatan profil dan website desa, yang mencapai angka Rp40 - Rp60 juta perdesa. 
Angka yang tidak logika atau diluar nalar itu, akan menjadi penanganan prioritas penyidik Kejari Karo.

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

Pasalnya, pihak ketiga diduga telah bekerjasama dengan para kepala desa untuk menyamakan persepsi pada laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 - 2022.

"Berkas laporan sudah masuk, dan sedang kita pelajari. Sudah ada beberapa orang camat yang kita panggil untuk dimintai klarifikasi, " ujarnya.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

"Masih pulbaketlah, bukti - bukti kuitansi pembayaran sudah ada. Nanti kita juga akan panggil sejumlah kepala desa, karena diduga ada juga peristiwa penyalahgunaan wewenang disana, " ujar Kasi Intel Kejari Karo IL Nardo Sitepu, Senin (27/05-2024).

Dikatakannya, Kejari Karo tidak akan main-main dalam menangani dugaan tipikor yang dilaporkan masyarakat, apalagi menyangkut uang negara yang pengelolaannya disalahgunakan oleh pejabat publik.

Baca juga: Markas Meja Tembak Ikan Merek Surya 999 Beroperasi Dekat Rumah Ibadah

"Satu-satu akan kita tangani, intinya akan menjadi skala prioritas bagi kami. Pembuatan profil dan website desa, kan biayanya menggunakan anggaran dana desa. Tentunya harus dikelola secara baik sesuai dengan peruntukkannya, " ujarnya.

Seperti diketahui, 269 desa/kelurahan di Kabupaten Karo sebagian besar telah membuat profil dan website desa yang pembiayaannya melalui anggaran dana desa.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Budget perdesa yang di banderol pihak ketiga, mencapai angka yang cukup fantastis atau tidak masuk diakal.

Padahal pembuatan profil dan website desa tidak menjadi suatu kewajiban dipemerintahan desa.

Baca juga: Wilson Lalengke: Menyoroti Oknum ASN Unsrat yang Diduga Rangkap Jabatan jadi Advokat di PN Manado

Karena dinilai tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Bahkan terkesan menghambur-hamburkan anggaran demi memperkaya diri.

Oleh karenanya, sejumlah temuan yang dianggap merugikan negara tersebut, membuat pihak Kejari Karo akan 'Tancap Gas' menangani kasus dugaan tipikor tersebut.

(Anita Theresia Manua)